PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan PENANGGULANGAN KEMISKINAN
oleh John Odhius
Sebagaiman diketahui bahwa secara nasional pemerintah sudah mencanangkan 8 prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, diantaranya adalah Peningkatan efektifitas Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu upaya untuk Peningkatan efektifitas Penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan Pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2008. Peningkatan PNPM Mandiri tahun 2008 dilakukan dengan memperluas jangkauan dan sasaran serta penyempurnaan pada teknis pelaksanaanya.
Pada tahun 2008 khusus untuk provinsi Lampung PNPM Mandiri Perdesaan melibatkan partisipasi sebanyak 9 kabupaten pada 68 kecamatan, meliputi 1028 desa dengan total alokasi bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 117.750.000.000,- yang akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat perdesaan.
Program-program yang berbasis pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Perdesaan telah memberi banyak pengalaman dalam menekan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas yang sama yang dikerjakan program non pemberdayaan. Berbagai pengalaman belajar yang dialami oleh masyarakat dan fasilitator menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sosial, rasa memiliki dan kejujuran masyarakat sangat tinggi bahkan melebihi perkiraan. Masyarakat lebih cerdas dan lihai menyelesaikan persoalan-persoalan lokal mereka. Hal inilah yang selama ini terabaikan.
Bangsa Indonesia dan provinsi Lampung khususnya memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Pengertian kemiskinan yang lebih luas disampaikan oleh John Friedman (Ala, 1996:4) yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuasaaan sosial, yaitu kemampuan untuk menguasai peluang strategis yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Di samping angka kemiskinan yang disampaikan oleh BPS maka dilihat dari Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2006, Indonesia hanya menempati urutan ke-108 dari 177 negara, hal ini berimplikasi pada produktivitas manusia yang rendah yang pada tahun 2006 berada di peringkat ke-60 dari 61 negara pada tahun 2006 dalam World Competitiveness Year Book.
Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pembangunan merupakan masalah bersama seluruh elemen anak bangsa yang harus segera ditangani. Oleh karenanya, upaya untuk tidak lagi mengandalkan sumber daya alam semata, tetapi melalui peningkatan peran manusia dalam pembangunan menduduki fungsi vital strategis. Apalagi di era otonomi daerah saat ini sebagian langkah tersebut berada di tangan pemerintah daerah. Peran daerah akan semakin dominan dan strategis dalam proses pembangunan nasional. Hal ini sangat relevan dengan strategi 3 jalur pemerintah (triple track strategy), yang pro growth, pro employment, pro poor.
Maka dalam tulisan ini mengemukakan dasar pemikiran startegi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan kombinasi dan sinergisitas berupa bantuan langsung jangka pendek sebagai stimulan, meningkatkan modal sosial (social capital), perbaikan tata pemerintahan (good governance) serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakt serta fungsi kontrolnya terhadap proses pembangunan tersebut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pada tahun 1997 pemikir terkemuka Francis Fukuyama menghidupkan kembali konsep lama tentang modal sosial kedalam perspektif pembangunan ekonomi dan peradaban bangsa. Bahkan beberapa ilmuwan muda seperti Deepa Narayan, Peter Evans dan lain-lain secara lebih dalam mengupas falsafah modal sosial kedalam strategi besar pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan proses demokratisasi. Modal sosial adalah hakikat dan derajat keterlibatan individu dalam jaringan informal dan organisasi formal. Menjadi perekat yang merajut kelompok dan masyarakat yang didalamnya termasuk nilai hidup, norma dan kelembagaan aturan main yang dijunjung tinggi dan dihormati. Modal sosial akan mudah diakses dan dikembangkan melalui perbaikan rasa percaya dan saling menghargai dalam dimensi hubungan sosial dalam masyarakat, kelompok, negara bahkan dunia.
Pada sisi ini, sebetulnya apa yang dilakukan oleh program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menemukan media terbaiknya.
Conyers (1991) mengajukan tiga komponen pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu: a) adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal; b) penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan; terlihat dari adanya pembentukan organisasi-organsasi lokal dan; c) keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.
Pendekatan pertama adalah menolong diri sendiri, di mana masyarakat di kawasan perdesaan menjadi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan melakukan kontrol dalam kegiatan pengembangan. Pendamping menjadi fasilitator. Sedangkan komunitas (masyarakat desa) memegang tanggungjawab utama dalam : a) memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; b) bagaimana memenuhi kebutuhan itu dan; c) mengerjakannya sendiri.
Masyarakat harus dilihat sebagai Subjek dari proses secara keseluruhan. Sehingga proses dari pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam pengembangan masyarakat selalu meletakkan community development dan community organizers sebagai landasan. Dalam kerangka inilah pemberdayaan yang berbasis masyarakat mampu mendorong dari metode "doing for the community", menjadi "doing with the community". Dikemukakan oleh Topatimasang et.al (2000: ix) bahwa seorang fasilitator hanya berfungsi dan bertindak mengolah proses belajar masyarakat berdasarkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri atau pengalaman orang lain.
PENGALAMAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Data berikut menarik untuk disimak, dimana pinjaman ekonomi bergulir yang diluncurkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok perempuan (simpan pinjam kelompok perempuan) sampai awal Maret 2008 Rp.28.940.063.466,- dengan tingkat pengembalian rata-rata 90%. Meliputi 1.775 kelompok terdiri dari 17.484 orang. Ini sebuah prestasi luar biasa masyarakat desa ditengah banyaknya konglomerat berdasi pengemplang hutang BLBI yang kabur membawa lari uang rakyat. Tingkat partisipasi warga miskin mencapai 66% dalam proses perencanaan dan pelaksanaan progran PNPM Mandiri Perdesaan, begitu juga partisipasi kaum perempuan yang mendekati separuhnya. Ini merupakan fakta empiris bagi para pemangku kepentingan untuk mengenalkan dan menerapkan pola pendekatan pembangunan partisipatif.
Pengalaman lain juga menunjukkan betapa penting dan perlunya kelembagaan masyarakat, pemerintah lokal dan modal sosial masyarakat dibangun. Seperti upaya warga Kampung Banjarsari, kecamatan Baradatu menyelesaikan secara swadaya Kegiatan pembangunan Jembatan Gantung sepanjang 60 meter melintasi Way Besai yang membelah desa tersebut menjadi bukti kemandirian mereka.
PESAN PILKADA
Salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah kedepan adalah membumikan pembangunan partisipatif dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi persoalan amat serius. Strategi yang paling jitu dalam mendorong partisipasi ini adalah 1) Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan, 2) Meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana bantuan langsung masyarakat (BLM / block grant), Pro Poor Budgeting dan bantuan pendampingan berupa technical assistance.
Secara empiris, pengalaman sosial dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan bisa dijadikan laboratorium sosial pembangunan partisipatif oleh pemerintah daerah Lampung, khsusnya bagi calon gubernur/ wakil gubernur pemenang yang akan bertarung dalam pilgub 2008.----
John Odhius:
Alamat. Jalan Cendana 18 Kayu Manis-Way Halim
Telpon.0721-773728, Hp 0812 9678480.
.jpg)
